Pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan berlangsung kurang lebih 5
(lima) bulan lagi, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2017 akan dilaksanakan
pemungutan suara. Jauh berbeda dengan pemilihan sebelumnya, kampanye-kampanye bermuatan
SARA begitu terasa mendominasi pemberitaan-pemberitaan. Hal ini tidak
lain karena majunya kembali Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai
salah satu kandidat.
Posisi double minority yang ditempatinya dalam konteks
sosial, telah mengakibatkan serangan politik berbasis SARA, menjadi tidak
terelakkan lagi. Politik primordial dengan memproduksi sentimen-sentimen
negatif terhadap lawan politik atas dasar SARA, dapat menimbulkan bias atau
bahkan membutakan bagi sebagian orang, dalam melihat sosok yang akan
dipilihnya.
Pada sisi lain, serangan politik primordial tersebut dimanfaatkan
untuk menguatkan soliditas para pendukungnya. Atas dasar politik primordial
yang sama, mereka dapat memberikan dukungan tanpa syarat bagi sosok yang
dianggap mewakili identitas mereka. Hal ini tentu saja menimbulkan bias
atau kebutaan yang serupa.
Politik primordialisme adalah sebuah masa lalu, sebuah lembar
kelam sejarah yang seharusnya ditutup rapat. Seorang pemimpin publik haruslah
dapat dinilai dan diuji secara objektif mengenai apa yang akan dilakukannya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan
yang dihadapi oleh kota Jakarta.
Kota Jakarta memiliki permasalahan yang sangat kompleks, misalnya
permasalahan "kemacetan", saat ini kerugian ekonomi akibat kemacetan
mencapai Rp 65 Triliun per tahun, berbagai upaya untuk mengurangi para komuter
menggunakan kendaraan pribadi tampaknya belum memperlihatkan hasil yang
memuaskan. Waktu untuk melakukan perjalanan (ke tempat kerja) selalu meningkat.
Para cagub harusnya dapat menjelaskan terobosan apa yang akan dilakukannya
untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Permasalahan lain yang juga penting adalah permasalahan penyediaan
rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kalangan MBR yang sebagian
besar bekerja di sektor informal sulit untuk memiliki rumah krn terbatasnya
akses mereka pada sumber pembiayaan. Upaya pemerintah dalam menyediakan Rusun
sewa atau milik masih sangat terbatas dan terkendala permalahan ketersediaan lahan.
Seorang Cagub harusnya memiliki solusi untuk menjawab permasalahan ini.
Dan begitu banyak permasalahan lain yang membutuhkan solusi dari
seorang pemimpin. Dengan menawarkan berbagai solusi atas permasalahan
yang terjadi, publik dapat menilai siapakah yang memiliki kemampuan untuk
memimpin dan siapakah yang hanya bernafsu berkuasa tanpa memiliki visi yang
jelas. Dengan demikian, dalam memilih pemimpin, publik tidak dibiaskan
atau dibutakan oleh politik-politik primordial yang dimainkan oleh sebagian
orang yang tidak memiliki sesuatu gagasan baik untuk ditawarkan.
No comments:
Post a Comment