Dec 30, 2014

Tentang Keputusan...

Saya orang yang butuh waktu yang lama untuk memutuskan sesuatu. Terkesan merumitkan segala sesuatu dengan terlalu banyak pertimbangan. Overthinking mungkin. Tapi apa yg saya pikirkan jarang sekali meleset. Tiba pada akhirnya pada sebuah keputusan penting lainnya dalam hidup. Perlukah untuk memilkirkan lagi?

Nov 16, 2014

Kampung Deret

Awalnya, saya memiliki pikiran yg pesimis terhadap program slum upgading-nya Pemprov DKI Jakarta,  program yg dirancang dalam bentuk Program Bantuan Sosial Perbaikan Ruman atau yg lebih dikenal sebagai kampung deret. 

Hal yg mendasari pesimisme saya adalah: 

Pertama, warga yg dijadikan sasaran program merupakan warga miskin yg sdh menetap lama di daerah slum. Artinya, mereka merupakan sebuah kelompok yg terperangkap dlm kemiskinan. 

Program perbaikan fisik lingkungan tanpa diiringi dg transformasi sosial ekonomi dan budaya dlm masyarakat seperti yg diterapkan pada kampung deret, dlm banyak kasus akan mengalami kegagalan. Di mana pemukiman yg sudah ditata secara perlahan akan kembali kumuh.

Kedua, program dilaksana secara tergesa2 tanpa suatu kajian yg memadai. Padahal, terkait penataan kampung kumuh DKI Jakarta telah memiliki sejarah yg sangat panjang dan berhasil. Penolakan masyarakat dan rendahnya realisasi target program pada awal pelaksaannya, mengindikasikan lemahnya perencanaan program.

Namun, penilaian saya berubah, setelah melihat secara langsung, bagaimana bersuka citanya mereka mendapatkan rumah yg lebih indah, udara yg segar, sanitasi yg baik dan lingkungan yg bersih.  

Pertanyaan yang kemudian mengganjal dalam pikiran saya adalah: Berapa lama mereka dpt mempertahankan dlm lingkungan tempat tinggal yg nyaman tersebut? Mengingat masyarakat miskin terlebih dahulu akan memilih mengorbankan  kenyamanan tempat tinggalnya dlm menyiasati kesulitan ekonomi. Serta Intervensi kebijakan seperti apa yg diperlukan agar masyarakat dpt mempertahankan perbaikan yg telah dicapai?

Adalah tugas pemerintah menjamin hak warga negara atas tempat tinggal yang layak.


Nov 6, 2014

Kartu-kartu Jokowi

Beberapa hari yg lalu Presiden Jokowi kembali mengeluarkan kartu andalannya, yaitu: Kartu Indonesia Pintar (KIP) & Kartu Indonesia Sehat ( KIS). 

Sama seperti saat diluncurkan di Jakarta, Kartu-kartu tersebut menimbulkan polemik. Tidak lain karena blm ada dasar hukum dan persetujuan dari pihak legislatif. 

KJP dan KJS di Jakarta beberapa waktu yang lalu telah memancing angota legislatif untuk menggunakan hak interpelasi, walaupun akhirnya tidak terlaksana.

Kebijakan tersebut sungguhpun baik tapi tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sebagai pimpinan tertinggi eksekutif, Presiden seharusnya memberikan contoh bagaimana sebuah negara hukum dijalankan. Di mana, eksekutif hanyalah pelaksana dari konstitusi.

Hal lain yg lbh penting diperhatikan adalah akan adanya lonjakan pasien, khususnya di rumah sakit milik pemerintah. Lonjakan pasien karena blm adanya sistem rujukan yang baik dari puskesmas ke rumah sakit.

Di Jakarta dengan sarana dan prasarana kesehatan terbaik, masih mengalami kesulitan untuk mengatasi lonjakan pasien, sebagai akibat diterbitkannya KJS. 

Semua org berbondong-bondong ke rumah sakit, walaupun penyakit yg diderita adalah penyakit ringan yg dapat ditangani di puskesmas. Petugas kesehatan kewalahan karena harus menangani ratusan pasien per hari.

Alih-alih memberikan pelayanan yg lbh baik, kebijakan tersebut malah akan menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan semakin memburuk. 

Kenapa tidak terlebih dahulu menyiapkan perangkat aturan dan sistem pendukungnya? Apa yang harus disiapkan sebenarnya sudah diketahui dari pengalaman penerapan di Provinsi DKI Jakarta. 

Mengapa harus melakukan kesalahan yang sama?